Pengawasan keuangan negara merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Salah satu lembaga yang memiliki peran dan fungsi penting dalam pengawasan keuangan negara di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Walesi.

Menurut Mardiasmo (2014), BPK Walesi memiliki peran yang sangat vital dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, BPK Walesi dapat memberikan rekomendasi dan saran yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Saldi Isra (2018) yang menyatakan bahwa peran BPK Walesi sangat penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, fungsi pengawasan BPK Walesi juga sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Menurut Kuncoro (2016), pengawasan yang dilakukan oleh BPK Walesi dapat memberikan efek jera bagi oknum yang ingin melakukan tindakan korupsi. Dengan demikian, fungsi pengawasan BPK Walesi tidak hanya penting untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dari tindak korupsi.

Namun, meskipun memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, BPK Walesi masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Kurniawan (2019), salah satu tantangan yang dihadapi oleh BPK Walesi adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan peran dan fungsi BPK Walesi dalam pengawasan keuangan negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi pengawasan BPK Walesi sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Melalui pengawasan yang efektif, BPK Walesi dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga keuangan negara dan mencegah terjadinya tindak korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara BPK Walesi, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan negara.